Yongla Patria M ( Pengamat Advokasi & Kebijakan Publik) : Proffesional Langkah Polri memberikan SP3 utk Sukmawati Sukarnoputri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal, melalui keterangan tertulisnya menyatakan bahwa Kasus Puisi Ibu Sukmawati Sukarnoputi sdh di SP3 kan.

Terkait SP3 yang di berikan Mabes Polri tsb terhadap ibu Sukmawati Sukarnoputri atas Puisi nya yang berjudul " Ibu Indonesia " Team kami meminta tanggapan pengamat Advokasi dan Kebijakan Publik Yongla Patria M yang berpendapat bahwa " SP3 tsb adalah wewenang Mabes Polri dan saya yakin hal tsb sudah melalui proses yang prosedural di mana Mabes Polri juga sdh mendatangkan Saksi Ahli yang punya kompetensi di bidangnya serta juga sudah di lakukan gelar perkara sehingga dapat di katakan bahwa langkah Mabes Polri melalu Bareskrim di bawah unit Wadirpidum dan team nya adalah sudah tepat dan profesional " sehingga meng SP3 kan Kasus tsb sehingga ibu Sukmawawati tidak di tetapkan sebagai tersangka karena kasus sudah di hentikan . Kemudian bung Yongla Patria M menambahkan "    Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan [lihat Pasal 109 ayat (2) KUHAP]."

Pasal 109 ayat ( 2) tersebut jika menurut bung Yongla Patria dapat di artikan bahwa untuk menghentikan ada alasan nya, yakni :

 a.    tidak terdapat cukup bukti

yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.  

b.    peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana

c.    penyidikan dihentikan demi hukum

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Pasti Mabes Polri sudah melalui tahapan tahapan hal tsb sehingga akhir nya penyidik menggunakan wewenangnya untuk menghentikan perkara sesuai pasal Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP (
SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel SP3, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik ) demikian pendapat dari Yongla Patria M.

                                                                                   --------------------0000--------------

Statement Wapres Bpk JK sdh tepat bahwa Pemeriksaan Setnov tdk perlu izin Presiden ", Demikian pendapat JP Laa Manroe ( Pengamat Advokasi & Kebijakan Publik serta seniman peraih Award International ) :

 

Wawancara Khusus dengan JP Laa Manroe ( Pengamat Advokasi dan Kebijakan Publik serta  seniman senirupa peraih award Internasional ) 

Wartawan ( W ) Siang bang JP Laa Manroe, apa khabar, boleh aku wawancara singkat saja  ?

 JP Laa Manroe               : baik....silahkan.... semoga anda juga baik baik ya...

W                                  : Bang, sekarang ini lagi pengamat ramai menyorot pernyataan Bpk Wapres JK yang menyatakan utk pemeriksaan Setnov tdk perlu pemeriksaan Presiden ?

JP Laa Manroe            : Menurut saya " Sudah Tepat pernyataan  Wapres Bpk JK bahwa untuk memeriksa Setnov KPK tdk perlu izin Presiden " ,  Mahkamah Konstitusi pada 2015 pernah membuat putusan soal uji materi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Terkait itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 245 ayat 1 UU MD3 tidak berlaku sepanjang dimaknai pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Lihat saja Mahkamah Konstitusi tidak mengubah pasal 245 ayat 3 yang menyatakan ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR, salah satunya diduga melakukan tindak pidana khusus. Semua yang mengaku  Pakar Hukum, Ahli Hukum. Penasehat Hukum, Konsultan Hukum kan pasti tahu bahwa yang di sebut dengan Pidana Khusus ( Extra Ordinary Crime ) salah satunya adalah " Korupsi " sehingga sudah sangat jelas bahwa untuk pemeriksaan Setnov tdk di perlukan Izin Presiden.

Lagi pula kalau saja kalau di perlukan izin Presiden maka bisa saja Presiden akan " subjectif " dlm memberikan persetujuan krn berbagai faktor, nah justru itulah maka hal tsb di atur dlm aturan hukum yang sdh aku jelaskan di atas supaya segala sesuatu nya berdasarkan Hukum.

( W )                   : Bagaimana dengan Izin dari MKD ?

JP Laa Manroe :  Begini ya,   MKD adalah " bagian dari alat kelengkapan dewan dan tidak berhubungan langsung dengan sistem peradilan pidana " apalagi pemeriksaan utk tindak pidana Khusus spt Kasus Korupsi . Logika nya begini saja: tambahnya lagi, Jika..... sekali lagi jika Anggota DPR akan di periksa oleh KPK dlm kasus Korupsi hrs mendapat persetujuan MKD namun jika MKD tdk memberikan persetujuan maka apa yang terjadi ? Bangkrutlah Negara ini di Korup habis habisan dan menderitalah rakyat Indonesia. itu sebabnya MKD tidak berhubungan langsung dgn Sistem Peradilan pidana apalagi tindak pidana Khusus spt Korupsi. Jika Seorang Angoota DPR terlibat dalam kasus korupsi atau mengetahui perihal Korupsi kan itu bukan   termasuk dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang tugas di DPR.... iya kan ?  

 ( W )                  :  Bang, kan Anggota DPR punya hak imunitas ?

JP Laa Manroe  : Jadi jika anggota DPR melakukan tindak pidana Korupsi tidak boleh di periksa dsb krn punya hak imunitas ? Wah maka hancurlah Republik ini mas.... saya jelaskan bahwa Hak Imunitas    hanya melekat pada anggota DPR dalam menyampaikan pendapat terkait tugas yang dimiliki bukan dlm objek tindak pidana apalagi pelaku Korupsi, ini jangan di salah artikan seolah oleh anggota DPR kebal hukum atas kasus Korupsi. Ingat Semua warga negara punya hak & kewajiban yang sama di hadapan hukum, Angoota DPR juga kan warganegara Indonesia ...rakyat Indonesia.

coba lihat PASAL 28 D UUD 1945 menyebutkan bahwa intinya : semua warga negara mempunyai hak, keadilan dan kepastian yang sama di depan Hukum ", tidak peduli rakyat biasa, anggota DPR, para Jenderal, Para Pejabat lain bahkan Wapres dan Presiden pun harus tunduk di hadapan hukum krn Negara kita adalah negara Hukum. Sehingga jika di kaitkan dengan kasus Setnov maka semua sdh berjalan sesuai dgn aturan hukum  dan UU yang berlaku serta sudah sesuai dgn UUD 1945.
Lagipula kan Setnov juga sdh menyatakan bahwa beliau menjungjung tinggi hukum dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku, jadi sekarang ya jalan kan saja semua ini sesuai dengan koridor hukum.

Wartawan ( W ) : OKE BANG, mantab sekali pendapat abang..... tks so much ya bang..
JP Laa Manroe  : Oke bung...tks juga ...GBU...

Megawati Sukarnoputri Low Profile, tepat diangkat Presiden Djokowi menjadi Ketua Dewan Pengarah UKP PI PANCASILA, demikian wawancara eksklusif dengan JP Laa Manroe Pengamat Sosbud & Kebijakan Publik dan juga Pelukis Peraih Award Internasional .

Wartawan  ( W ), Apa Khabar bung JP Laa Manroe ?

JP Laa Manroe ( JPLM ) : Khabar baik...

W            :             Apakah Bung JPLM  menyimak perkembangan situasi sosial politik baru baru   ini ?

JPLM     :              Tentang apa misal nya ?

W            :             Tentang Ibu Megawati Sukarnoputri menjadi  Ketua Dewan Pengarah UKP Pembinaan Ideologi Pancasila,  bagaimana menurut bung JP Laa Manroe ( JPLM ) ?

          JPLM     :  pendapat saya  saat ini sudah tepat sekali langkah  bapak Presiden H Ir Jokowi  membentuk lembaga UKP PIP serta memilih ibu Megawati Sukarnoputri untuk menempati posisi tersebut krn sebagai anak biologis maupun anak ideologi Bung Karno dan lagi pula beliau ketua umum partai besar PDIP adalah sangat tepat untuk  memobilisasi Pancasila lewat UKP PIP agar nilai nilai luhur Pancasila tetap terjaga dan di sebar luarkan ke seantero negeri  sesuai dengan Prinsip Prinsip Pancasila yang di kumandangkan pertama kali oleh Bung Karno 1 Juni 1945.

W        Bagaimana dengan komposisi anggota dewan pengarah di dalamnya ?

JPLM : saya lihat kombinasi keberagaman ada di dalam para anggota Dewan Pengarah, selain ibu Ketum PDIP.  ada juga dari tokoh tokoh unsur NU ( Ketum NU Prof Dr Aqil Sirad, Prof Dr Mahfud MD & Prof Dr Ma”ruf Amin  yang juga tokoh MUI ), ada dari tokoh unsur Muhammadiyah ( Prof Dr Buya Syafii Maarif ), ada tokoh tokoh dari Unsur Kristen /PGI, Unsur Budha, Unsur Hindu, dan Unsur tokoh  Keluarga ABRI yakni Bpk Jend ( Purn) Tri Sutrisno dan Mayjend (purn) Wisnu Bawa Tenaya, ini artinya simpul simpul kekuatan besar di Indonesia siap berdiri di garis depan penegakan Pancasila, kalau sudah komposisi begini, maka siapa yang akan coba coba lagi mengganggu Pancasila ???  dan satu lagi, kedepan semakin amanlah Pemerintahan Bpk Jokowi - Bpk JK , itu makna nya komposisi keberagaman para anggota Dewan Pengarah  tsb.

W     :  Bung, untuk sekelas Ibu Megawati Sukarnoputri  sbg Ketua umum Partai pemenang pemilu PDIP dan mantan Presiden lagipula dia putri Bung Karno,  apakah jabatan Ketua UKP PIP itu jabatan yang kurang besar, mengingat jabatan tersebut kan di bawah Presiden yang notabene nya Presiden Bpk Jokowi adalah juga anggota dan kader PDIP, saya pikir jabatan ketua Wantipres lebih tepat untuk ibu ketum PDIP, bagaimana pendapat bung JPLM  ?

JPLM: Justu saya melihat dari sisi terbalik yakni menurut pendapat saya  Ibu Megawati Sukarnoputri bisa saja jadi Ketua Wantipres   ( Penasehat  Presiden ) atau menjadi Menteri Senior seperti di negara negara lain tp kan ibu Mega tidak ambil posisi itu, krn beliau kan bisa memberikan advise kepada Presiden tanpa harus menjadi ketua Wantipres dimana hubungan sebagai ketua umum PDIP dengan anggota / kader/ para tokoh partai nya kan sangat harmonis, lagi pula secara  organisatoris  seorang ketum Partai kan bisa memberikan advise kepada para anggota / kader / para tokoh partainya baik lagsung maupun tidak langsung.  Kemudian kenapa beliau mau ambil sbg posisi Ketua UKP PIP karena menurut saya Ibu Megawati dalam  hal ini Low Profile  mau down to earth serta tidak peduli dengan jabatan itu walau UKP PIP di bawah Presiden krn Lembaga UKP PIP adalah Lembaga selevel Menteri   tapi yang penting  ibu Megawati melihat ada unsur Ideologi bangsa yakni  Philoshophiche Grondslag bangsa yang harus di jaga, di pertahankan dan di mobilisasi terus menerus supaya seluruh rakyat paham benar arti dan makna luhur Pancasila dalam hati sanubari  dan dalam aktivitas sehari hari. Ini tanggung jawab Kepribadian bangsa, Jati diri bangsa dan Moral Bangsa yang sangat besar, nah demi Pancasila dan hal itu semua  nya maka ibu Megawati mau ambil posisi ketua Dewan Pengarah UKP PIP, Itu pendapat pribadi saya.

W           : benar sekali itu bung, bagaimana sebaiknya atau apa yang yang harus di lakukan UKP PIP 
                 selanjutya ?  

JPLM     :ha ha a ha ha ha ha  bukankah seharus nya ini pertanyaan di tujukan ke Dewan Pengarah UKP PI Pancasila atau ke bung Yudhi Latif sebagai ketua nya.  

W            : Ya engga apa apa, kan bung JPLM  sebagai pengamat Sos Bud dan Kebijakan Publik yang sering juga membahas tentang Pancasila  maka kami minta pendapat Bung,.. boleh dong ?

JPLM     : ya … ya… okelah ….menurut  pendapat saya ada beberapa hal yang harus di perhatikan UKP PIP . antara  lain :

1.      Menyatukan persepsi tentang makna dan arti  Pancasila sesuai dengan buah  pikiran Bung Karno tentang Pancasila yang di cetuskan pada 1 Juni 1945.

( ini masuk dalam wilayah Substansi,Kerangka dan Pola Pikir, serta Analysis Ideologi )

2.       Meluruskan sejarah tentang  lahirnya Pancasila oleh Bung Karno dan bagaimana sesungguhnya  benang merah nya Pancasila sesuai  dengan buah pikiran bung Karno serta manfaat nya untuk bangsa.    

 ( Ini Masuk wilayah dalam Historis, khasanah Fakta Empiris, Metodologi , Sistema dan arah gerak serta  tujuan nilai nilai Luhur  Pancasila )

3.       Indokrinasi,

4.       Mobilisasi, Seminar,Lokakarya, PENATARAN   dengan KOMPARATIF  MODEL dan METODA, Sosialisasi kepada masyarakat.
      ( Butir 3 dan 4 bisa masuk wilayah Ideology Touching System, Strategyc Planning, Sylabus Sistem)   

5.      Mencetuskan Pelajaran Pancasila di hidupkan kembali dari mulai SD sd Universitas.

( Ini masuk dalam wilayah Program Kerja  basic  untuk semua anak  bangsa pada level Pendidikan)

6.   Memobilisasi Pancasila agar bisa menjadi salah satu Program penting di Departemen /ABRI / KEPOLISIAN/ KEJAKSAAN/ KPK/ MA/MK/  PEMDA PEMDA/ Lembaga LEMBAGA/ BUMN / BUMD/  BADAN BADAN / Institute/ KOMISI KOMISI  dan lain lain   dlm Pemerintahan dlm pengertian memberikan Kursus atau diklat tentang Pancasila  yang wajib  di ikuti oleh semua pegawai  nya atau anggota pekerjanya dari mulai Pejabat tingkat atas sampai yang paling bawah.

( ini Masuk dalam wilayah Psykologis  Organisasi,   Program ikatan kejiwaan Pancasila  pada seluruh pegawai atau tenaga kerja di Pemerintahan )

7.       Setelah butir 1 sd 6 tersebut di atas berjalan dengan gradual dengan hasil pencapaian target yang sangat baik maka barulah masuk dalam “ Rewards Program  of  Pancasila ” dengan system dan metode yang di bicarakan bersama di dlm UKP PIP la tsb.  
   ( Butir 6 dan 7 di atas bisa masuk wilayah  Short and Long Program, Ahcievement target with Key Performance Indicator, Sustainable Program with Monitoring System, Pancasilais Leadership Program   ) .

W            :    mantab sekali pendapat  bung JP Laa Manroe, seharusnya bung bisa masuk ke dalam UKP PIP  ini dalam rangka membangun bangsa dari aspek Ideologi  dan lain nya.

JPLM     : ha ha ha ha ha ha saya kan hanya rakyat biasa saja mas…..  tapi saya yakin UKP PIP ini pasti berjalan dengan baik dan saya support selalu walaupun saya di luar lembaga ini.

W            : Ngomong punya omong, di samping kegiatan aktifitas sehari hari,  apakah Bung masih melukis ?  

JPLM       : Ya kadang kadang saja mas, sepulang dari aktivitas saya sehari hari kadang malam hari saya melukis atau bermain piano kadang saya  juga melukis sambil bermain piano atau gitar…santai  dan enjoy saja mas…..ha ha ha ha ha ha..

W            : Bung, satu kalimat saja " Bagaimana kondisi Pemerintahan Bpk Jokowi - JK saat ini" ?
JPLM      : Pemerintahan sekarang bagus dan banyak kemajuan, peningkatan yg sudah dirasakan oleh rakyat .
W             : Terkait dgn adanya gerakan yang ingin menggoyah Pancasila, bagaimana ini bung ?
JPLM       :Ya selain membentuk UKP PIP ini, saya mengharapkan Presiden segera menerbitkan Perppu
                  untuk mengatasi gerakan gerakan Radikal dan Terorisme.

W           : Selain sebagai pengamat Sosbud dan Kebijakan Publik, kan Bung juga seorang  seniman budayawan ( Pelukis  ) yang pernah meraih Award Internasional,  kapan nih rencana untuk Pameran Tunggal Lukisannya lagi bung ?
JPLM     : Lagi nunggu yang mau Sponsporin  mas ha ha ha ha ha ha ha ha ha  

W            : ha ha ha ha ha  Happy sekali hidup  Bung, apa ada pernyataan tambahan tentang arti dan makna kehidupan ?

JPLM       : Nikmatilah hidup yang di berikan Tuhan dengan berpikir Positif dan bertindak  positif yg berguna bagi orang lain yg kesusahan  serta kemudian  mengucap  syukur dalam segala hal…

W            : Oke Bung,… thanks so much  atas wawancaranya

JPLM       : sama sama mas…. GBU

Prof Dr Hiras Tobing dan Team memprakarsai deklarasi IKATAN SARJANA REPUBLIK INDONESIA.

Bertempat di Hotel Pardedede Jakarta Pusat, tgl 17 Juni 2017 siang hari telah di prakarsai deklarasi secara sederhana " Ikatan Sarjana Republik Indonesia " , Prakarsa Deklarasi ini di kumandangkan  oleh Prof Dr Hiras Tobing di dukung sejumlah tokoh, pengamat dan sejumlah aktivis pergerakan lintas Partai Politik antara lain Bob Randilawe, Frank Abba, Nandem, Yongla Patria M, Jim Wiryono Nitisastro, Anton M, Muhammad Komaruddin Nur Fatahillah, H Baya Natsirin, Tjiong Ktek Kwee, Rhaymondim  Vander  Smithcel, Tony Chio Kim, Achmad Baiquni Setyanugroho N, Shanti Hidayati octavia, Susie Susan Widyodiningsih dan lain lain. Prof Dr Hiras Tobing menyatakan bahwa bentuk kepengurusan organisasi tingkat pusat ini adalah Presidium. 

Ikatan Sarjana Republik Indonesia dahulu adalah Underbow dari Partai PNI maka saat ini saya sebagai Dewan Pembina  PNI M  memprakarsai kembali menuju Deklarasi utk terbentuknya Ikatan Sarjana Republik Indonesia, itulah  benang merah nya, perihal Susunan pengurus, program dan aktivitas lainnya nanti akan di bahas kemudian dalam rapat harian kami, yang jelas kita akan mengisi Pembangunan di negeri kita sendiri dari anak bangsa untuk Bangsa Indonesia, demikian  Prof Dr Hiras Tobing.

Pengamat Advokasi dan kebijakan Publik Yongla Patria M ketika di mintai pendapatnya tentang acara prakarsa deklarasi ini menyatakan bahwa wadah ini adalah wadah bagi semua para sarjana Indonesia untuk bersama sama berpikir dan berjuang untuk memberikan sumbangsih yang terbaiknya dari berbagai aspek untuk bangsa kemudian tambahnya lagi bahwa organisasi ini adalah organisasi lintas Partai Politik artinya siapapun dan berasal dari individu atau dari ormas apapun, Partai Politik manapun boleh bergabung dengan organisasi ini asalkan menunjung tinggi nilai nilai luhur Pancasila.

Pengamat Advokasi & Kebijakan Publik Yongla Patria : PANSEL Penasehat KPK belum memenuhi UU no 30 th 2002 sehingga hasil akhir seleksi tersebut tidak sah.

Terkait dengan telah terseleksinya Calon Penasehat KPK baru baru ini kami mencoba menghubungi  Yongla Patria ( Pengamat Advokasi & Kebijakan Publik).

Menurut pendapat Yongla Patria bahwa jika PANSEL Penasehat KPK belum memenuhi  UU no 30 th 2002 pasal 22 maka  hasil tersebut bisa  saja di katakan  tidak sah dan harus di ulang lagi, mengapa…? Ini saya bacakan UU No 30 th 2002 pasal 22 ayat 4,5 & 6:

  (4) Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi pemilihan.

(5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipilih 4 (empat) orang anggota.

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk.

Kemudain tambahnya lagi, Apakah setelah calon penasehat 13 Besar di seleksi kemudian sudah di umumkan kemasyarakat utk mendapat tanggapan ?  mengapa tidak ada di sebutkan  nama 8 besar calon penasehat KPK dan langsung nama 4 besar ?  kemudain dari 13 besar ke 8 besar apakah sudah  di mintai tanggapan dan respon masyarakat ?  berapa lama respon masrarakat di terima dan di kaji ? bagaimana transparansi hasil kajian dari respon masyarakat tersebut ? bagaimana sistimatika penilaian thd respon masyarakat tsb ?

Lihat   UU No 30 th 2002 pasal 22 ayat 5,   ) “ Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat ….dst…dst…” ,  saya tidak melihat ada nya respon masyarakat sebelumnya, bagaimana bentuk formulir  dan tolak ukur dari respon masyarakat tsbt  dan bagaimana  penilaian thd respon masyarakat tsb  dll, jika ini tidak di laksanakan oleh PANSEL Penasehat KPK atau katakanlah di langgar maka hasil nya pun tidak sah /  bisa batal demi Hukum , kemudian mengapa Pansel bisa tidak memenuhi aturan main seperti UU No  30 pasal 22 tsb ? sebenarnya Pansel kan di bentuk akhir Januari 2017 sehingga masih ada waktu sampai akhir april 2017 ( msh  +/-  1 bulan lagi dari sekarang ), mengapa terburu buru  ? ada apakah ini ?  kalau memang Pansel sudah tidak memenuhi ketentuan tsb maka bisa saja diganti  Pansel nya dengan yang lain, demikian pungkas  Yongla Patria.

lukisan " Berbahagia Selalu bersama rakyat " seharga Rp 75 jt ,- karya JP Laa Manroe di sumbangkan utk dana sosial anak anak terlantar dan yatim piatu.

Terjual dua Lukisan karya JP Laa Manroe yg berjudul : "Berbahagia Selalu bersama rakyat " ukuran canvas sedang  63 cm x 102 cm seharga Rp 75 juta rupiah  dan lukisan judul " Bung Karno milik kita semua" ukuran kanvas 100 cm x 80 cm seharga Rp 50 juta rupiah,- total Rp 125 juta rupiah,- dan semuanya di sumbangkan utk keperluan dana sosial anak terlantar dan yatim piatu pada sebuah acara pengumpulan dana terbatas Sabtu tgl 25/3/2017. kami menemui sang Seniman / ( pelukis  {JP Laa Manroe }  menanyakan dua hal , 1. mengapa semua uang hasil pen jualan nya Rp 125 jt rupiah,- itu di berikan utk sumbangan kaum terlantar yatim piatu..,?  dan yang ke 2 . JP Laa Manroe kan beragama Kristen tapi mengapa menyumbangkan penjualan kedua lukisan tsb ke anak anak terlantar yatim piatu yang beragama Islam, JP Laa Manroe mengatakan : Walau saya sedang membutuhkan uang  untuk rencana Pameran Tunggal ku tapi ternyata masih ada yang lebih memerlukan uang utk hidup dan kehidupan mereka ya... " anak anak terlantar yatim piatu " tsb,... ya sementara waktu saya tunda saja Rencana Pameran Tunggal ku karena  hati nurani saya tersentuh membantu mereka dgn tulus dan saya sumbangkan semuanya  Rp, 125 juta rupiah hasil penjualan lukisan saya tersebut, , dan karena saya seorang Nasionalis pengagum Proklamator Bung Karno & Bung Hatta  maka saya tidak membeda bedakan kemana sumbangan yang saya berikan baik itu yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Khatolik, Aliran Kepercayaan dll kebetulan kawan yang mempunyai cara ini seorang yang beragama Islam, sekali lagi jika mau membantu kepada siapapun yang sedang susah, orang orang marginal, wong cilik,  dan rakyat yang menderita maka janganlah lihat apa agama nya, suku nya, etnisnya dll  tapi  bantulah dengan tulus hati dan ikhlas, demikian pungkas JP Laa Manroe seorang seniman kelas Internasional yang pernah mendapat Award International dari berbagai Negara.

Pelukis Level Internasional JP Laa Manroe mendukung Presiden Jokowi ambil alih 51 saham Freeport.

JP Laa Manroe Seniman Senirupa peraih Award Internasional dan juga seorang Activist Pergerakan sangat mendukung Presiden Jokowi utk ambil alih 51 % Saham PT  Freeport Indonesia, tambahnya lagi selama ini Freeport sudah puluhan tahun di Indonesia dan mungkin sdh ratusan bahkan mungkin ribuan Trilyun Rupiah yg di keruk dari tanah Papua, sekarang pertanyaannya,  kita dapat apa selama ini…? Berapa yang kita dapat …..? kemana yang kita dapat ?

Anehnya lagi Klausal yang di tawarkan pemerintah atas saham 51 % di tolak Freeport krn mereka minta hanya 30 % saja yang dpt di berikan padahal Kebijakan itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara dimana tidak ada kekecualian bahwa semua perusahaan tambang hrs divestasi sejumlah 51 % demikian pendapat JP Laa Manroe.

Jadi jika Freeport akan membawa masalah ini ke Arbitrase Internasional pasti Freeport akan kalah krn PP No 1 tahun 2007 itu sdh jelas dan itu di buat dlm Otoritas Wilayah Pemerintah NKRI, tambahnya lagi perihal  Pemerintah USA Khususnya Donald Trump tidak akan mencampuri urusan Freeport dan bahkan mungkin Donald Trump juga akan mendukung langkah Pemerintah NKRI krn sdh hal tsb sesuai dengan aturan yg berlaku di NKRI  kemudian pendapatnya lagi Jika Freeport punya niat baik maka apa susahnya menyetujui kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), apalagi buat Smelter, berapa sih dana buat smelter di banding dengan keuntungan yang sdh di keruk Freeport, nah  jika Freeport tidak mau tunduk pada aturan dlm Otoritas NKRI maka putuskan saja kerjasama dengan Freeport, ambil alih Freeport, banyak sekali ahli ahli pertambangan di NKRI yang mampu mengolah dan mengelola pertambangan tersebut, demikian tandas JP Laa Manroe. 

Dari pernyataaan pernyataan dan gerakan gerakan tokoh tokoh tentang Freeport kan dapat di ketahui apakah mereka itu Nasionalis atau A Nasionalis sehingga Pemerintah bisa mengantisipasi thd gerakan gerakan yg di lakukan oleh para A Nasionalis kemudian ingat " bangsa kita jangan mau lagi di perdaya oleh kekuatan Asing dan ini sudah waktunya Ekonomi kita bangkit " , nah Bpk Presiden RI, Bpk Wapres para Legislative dan seluruh komponen anak Bangsa  dan rakyat Indonesia ayo bangkit, kobarkan semangat Nasionalisme dan Pancasila di semua lini, tandas JP Laa Manroe.

Wawancara khusus dgn Jongla Patria / Yongla Patria Manroe Pengamat Advokasi & Kebijakan Publik, “ Terkait Status Rizieq Syihab jd Tersangka, Proses terus berjalan sesuai Koridor Hukum dan kita hormati bersama Proses Hukum tsb “.“

Wawancara khusus dgn  Jongla Patria / Yongla Patria Manroe Pengamat Advokasi & Kebijakan Publik, “ “.“

Wartawan ( W),  

Yongla Patria Manroe ( YPM ),

W        : Apa Khabar Bang Yongla Patria, boleh kami minta waktu untuk wawancara.

YPM    : Khabar Baik, semoga anda sehat juga ya.

W        : Bang, sebagai ketua Tim Penasehat Advokasi Ibu Sukmawati Sukarno putri, bagaimana perkembangan kasus Habib Rizieq terkait sdh jadi tersangka ?

YPM   : Tp sebelum saya jawab, apa boleh saya ucapkan ungkapan belasungkawa saya kepada senior saya yang beberapa hari lalu di panggil Tuhan krn mereka secara Moral  juga mendukung gerakan kami .

W       : Silahkan Bang.

YPM   : Saya Turut berduka cita yang mendalam atas telah meninggalnya Bpk Prof Dr Soedjiarto MA dan Bpk Polly Litay, semoga keluarga yang di tinggalkan di beri penghiburan kekuatan dan oleh Tuhan yang Maha Esa.

W       :kami turut berduka cita yang mendalam juga.

YPM   : Tadi terkait kasus Rizieq Syihab ya,,,,,? Singkat saja ya, saya dan kawan kawan mendampingi  ibu Sukmawati Sukarnoputri  ( ketum PNI Marhaenisme ) melapor tgl 27 oct 2016 ke Bareskrim ttg dugaan pelecehan Pancasila dan nama baik Bung Karno, kemudian kami menunggu, dalam proses penungguan tsb ada proses  dinamika di mana kami terus berpikir berjuang dan berjuang  berpikir agar supaya kasus ini bisa berjalan sesuai dgn koridor hukum, setelah seberapa kali kami di mintai keterangan oleh Bareskrim  maka kami dapat berita bahwa kasus tsb akan di limpahkan ke Polda Jawa Barat ( Locus Delicti) .

W       : Apakah ibu Ketum PNI Marhaenisme & bang Yongla menerima pelimpahan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat ?

 YPM  : pada awalnya kami keberatan kasus tsb  di pindahkan ke Polda Jawa Barat krn terkait Dasar Negara Pancasila adalah masalah seluruh anak Bangsa, masalah Nasional dan masalah NEGARA yang seharusnya di tangani oleh Mabes Polri, namun setelah Wakapolri memanggil kami dan dengan bijaksana menjelaskan kenapa kasus tersebut di pindahkan Polda Jawa Barat maka kami menghormati  serta  menyetujui penjelasan Wakapolri.

W       :Kemudian ?

YPM   : ya kemudian setelah itu Polda Jawa Barat memproses kasus tsb dengan melakukan proses penyelidikan, penyidikan, beberapa kali gelar perkara serta mendengarkan pendapat ahli berbagai bidang spt ahli sejarah, bahasa, pidana, filsafat ideologi dll  maka di putuskan oleh Polda Jabar bahwa  Rizieq Syihab menjadi  tersangka  dengan terkait pasal 154 a dan pasal 320,.... saya dapat katakan luar biasa POLRI kita sekarang, semakin baik, profesional dan melayani masyarakat dengan cepat.

W       : Dari tanggal 27 October 2016 tsb sehingga kemarin Rizieq Syihab di tetapkan sbg tersangka oleh Polda Jawa barat, apakah terlalu lama proses nya mengingat sudah +/- 3,5 Bulan ?

YPM   :  Menurutku Polda Jawa Barat sdh tepat dan benar dlm melakukan Proses tsb dan kami memberikan apresiasi sebesar besarnya atas proses yang telah di lakukan oleh Polda Jawa Barat, perihal waktu, saya dapat katakan waktunya sdh tepat dan pas mengingat Penyidik menjadikan seseorang menjadi tersangka tidak boleh sembarang dan harus hati hati sekali,  ada 3 hal penting dlm menetapkan seseorang menjadi  tersangka :

1.       hrs ada pelapor, terlapor serta hrs ada saksi, bukti yg kuat utk didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan yang akan membawa seseorang utk di dudukkan pada posisi” tersangka “ coba baca  Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

2.        Perihal hak Penyidik menenetapkan seseorang menjadi tersangka dan membuat gelar perkara bisa kita dilhat dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) 

3.       prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan, bisa kita lihat Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009

W       : bagaimana kalau mereka tidak menerima hal tsb dan  melakukan langkah Pra peradilan ? 

YPM   : Silahkan saja pihak mereka melakukan langkah Praperadilan, itu hak mereka juga.

W       : apa analisa & pendapat bang Yongla terkait sidang Praperadilan  ?

YPM   : Seseorang  menjadi tersangka kan melalui proses Hukum dan itu adalah domain dari persidangan pokok perkara dimana terkait kuat atau tidaknya alat bukti dan lain nya, ,  Sementara persidangan praperadilan memang didesain hanya untuk memeriksa aspek-aspek formil prosedural, mengenai ketentuan terkait sidang Pra peradilan kan sdh di atur dlm   pasal  77 sd pasal 83 UU no 8 tahun 1981 namun jika mau lebih lengkap lagi bisa juga di baca pasal 95 s/d 97 KUHAP, pasal 1 butir 16 Jo. Pasal 38 s/d 46, pasal 47 s/d 49 dan pasal 128 s/d 132 KUHAP, tapi analisa dan pendapat saya  apa yang di lakukan kepolisan sudah melalui proses  yang benar dan tepat sehingga secara alur, proses dan fakta hukum sudah kuat sekali, namun demikian pihak pengacara Rizieq Shihab juga punya hak hukum untuk melakukan perlawan dalam   konteks dan koridor hukum di sidang praperadilan tsb.

W:      Bang Yongla, apakah Pra Peradilan selain aspek formil prosedural bisa juga mengadili objek Penetapan Tersangka sebagai perkara ?   

YPM   : Memang  pada putusan MK pada tanggal 28 April 2015 menambahkan bahwa objek Penetapan Tersangka sebagai perkara yang bisa diadili di Pra Peradilan, namun kalau saya melihat apa yang di lakukan MK mungkin demi untuk penegakan, perlindungan serta penghormatan akan Hak Asasi Manusia dalam rangka keseimbangan dalam konteks dan koridor hukum tsb.

W       : Seru juga ya bang ...

YPM   : ya ... tajam, seru Seru dalam deru ha ha ha ha ha ha

W       : Pancasila sakti sekali ya bang , bagaiman proses terjadi lahirnya Pancasila ?

YPM   :ya... Pancasila sangat sakti.......Pancasila itu adalah Philosofische grondslag adalah harga mati namun harus hidup dan menghidupi dalam sanubari, gerak, dan jiwa seluruh anak bangsa, Pancasila di gagas oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI.

W        : pasti proses nya lahirnya Pancasila panjang ya bang ?

YPM    : Meman panjang,  Bung Karno menggali Pancasila kan melalui proses Panjang dengan melihat, menganalisa dan menggali culture sosial budaya  bangsa kita serta merenungi literatur literatur pemikiran perjuangan tokoh tokoh dunia sept Ernest Renand(pemahamanKebangsaan , Karl Max ( perihal  “ society, economics and politics”, “ Class Struggle “, “ anti Capitalism” ),  Pieter J Toelstra ( Teori Masa aksi), Karl Kautsky (Sozialismus und Kolonialpolitik, Der Weg zur Macht), Mahatma Gandhi ( My Nationalism is Humanity ), Henriette Roland Holst(pemikir dan intelektual Belanda yang mendukung kemerdekaan Indonesia ) dll.

W        : Di samping tokoh tokoh Internasional tsb apa ada tokoh tokoh lain di dalam negeri yang mempengaruhi Bung Karno dlm Proses tsb ?

YPM    :Memang samping tokoh tokoh Internasional tsb Bung Kano juga menyerap pemikiran tokoh tokoh nasional spt Tan Malaka, HOS Cokroaminoto dengan mengkombinasikan aspek multi culture sosial budaya bangsa kita dan  setelah melewati berbagai aspek ontologis, epistemologi dan aksiologis maka dari hasil perenungan dan penggalian tsb maka munculah ide Brilliant Bung Karno yakni Marhaenisme   (Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa)  yang kemudian menjelma menjadi Pancasila yang merupakan dasar negara kita saat ini.

           Singkatnya, Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 22 Juni 1945   dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul - usul/ Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Muh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, K.H. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo dan Mr. Muh. Yamin. Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian dikenal dengan sebutan PIAGAM JAKARTA.

           Kemudian BPUPKI bersidang kembali tanggal 10 s/d 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar dan tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Sesaat setelah Proklamasi tgl 17 Agustus, Tokoh Tokoh perwakilan Indonesia bagian Timur mengahadap Proklamator dan meminta agar kata kata KETUHANAN yang berbunyi 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' dihapus, yang mana akan di masukkan ke dalam Preambule UUD 1945 atau rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan.

Oleh Bung Hatta  usul ini di sampaikan kepada sidang pleno PPKI, setelah berkomunikasi dan berkordinasi dgn tokoh tokoh spt  Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan maka    demi persatuan dan kesatuan bangsa. Serta  mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya dicoret lah kata  'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan 'Yang Maha Esa', sehingga Preambule (Pembukaan) UUD1945, sehingga lengkaplah butir butir Pancasila seperti yang kita pedomani saat ini. 

Gitu mas sejarah singkat lahirnya Pancasila.

W        :  Mantab sekali bang Yongla penjelasan  tentang sejarah singkat lahirnya Pancasila,... selanjutnya bagaimana langkah selanjutnya apakah Tim Penasehat Advokasi Sukmawati Sukarnoputri akan terus mengawasi proses “ Hukum “ Rizieq Syihab ?

YPM    : Pastilah, kita kan tidak mungkin berdiam diri, kami profesional saja bahwa kami akan terus mengawasi, memonitor proses proses hukum selanjutnya sampai pada detik detik terakhir keputusan Pengadilan dan bukan hanya kami tp seluruh anak bangsa yg mengaku dirinya Nasionalis dan Pancasilais sebaiknya  juga mengawasi proses hukum ini selanjutnya agar berjalan sesuai dengan koridor hukum yg berlaku.

W        : Bang, Bagaimana terkait dengan kakaknya ibu Sukmawati yakni ibu Megawati Sukarnoputri yang di laporkan ke Polisi oleh salah satu LSM terkait pidato Ketum PDIP yang di  diduga penodaan terhadap agama ?

YPM    : Waduh, saya kan bukan Team Penasehat Advokasi / Hukum Ketum PDIP,

W        : Tapi bolehlah kasih pendapat secara umum saja...

YPM    : Yah, kalau saya baca Pidato Ketum PDIP itu tidak menyebutkan sama sekali salah satu agama yang di maksud pelapor,  yang saya baca pidato itu terkait kebangsaan dan bagaimana memperkuat Nasionalisme kemudian ketum PDIP memerintahkan kadernya utk berdiri di garda terdepan dalam menjaga Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, kebhinekaan, serta keutuhan NKRI .

W        : Kalau perihal Ideologi tertutup yang di sampaikan ketum PDIP yg meyinggung Agama menurut pelapor bagaimana bang ?

YPM    :kalau tdk salah ini Cuplikan pidato ketum PDIP yg jadi bahan laporan pelapor :

            Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa 'self fulfilling prophecy', para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya."

            Saya melihatnya tidak ada penyebutan terhadap salah satu agama krn menurut saya Agama beda dengan Ideologi baik di lihat  dari aspek filsafat, theology,    Scientis, Historis, Metodelogi empiris dll, Agama itu nilainya lebih tinggi dari Ideolog krn agama itu di yakini adalah olah cipta mulia dari Tuhan yang berhubungan dgn Iman, Keyakinan, Akidah dll sedangkan Ideologi adalah olah cipta pikiran Manusia.

Mungkin saja yang di maksud dengan ibu Megawati adalah siapa saja yang melakukan gerakan Konseptual dlm terminologi Ideologi dengan rancangan yang bertentangan dengan Pancasila maka PDIP akan menentangnya krn jika kita baca pidato tsb secara keseluruhan  pidato tsb terkait bagaimana memberikan motivasi dan semangat utk berdiri di garis depan Penegakan Pancasila dll, tapi apakah pendapat saya benar, maka hal itu bisa langsung di tanyakan kepada pengurus PDIP.

W        : Apakah Kalau pidato  Ketum PDIP tsb tidak terbukti, maka bisa di laporkan balik ?

YPM    : itu terserah Pihak PDIP sendiri, tapi kalau menurut saya kalau memang tidak terbukti maka sebaiknya Pihak PDIP meminta pihak pelapor meminta maaf di seluruh media yg ada sebagai bagian proses Edukasi, namun jika mau melapor balik juga silahkan saja, terserah pihak PDIP tp sekali lagi saya tidak mau mencampuri dapur PDIP.

W        : Bang, kembali lagi ke kasus tersangkanya  Rizieq Syihab, di mana Ibu Sukmawati Sukarno putri meminta agar Rizieq Syihab minta maaf, dan kalau Rizieq Syihab minta maaf bagaimana ?

YPM    : Ya silahkan saja dan kita hormati hal tsb krn budaya timur namun krn proses hukum sdh berjalan maka proses hukum harus berjalan terus sampai pada detik detik terakhir keputusan pengadilan dan marilah kita hormati proses hukum tsb.

W        : Ok, Luar biasa wawancara kali ini, Tks berat bang  atas wawancara nya yg dashyat ini, next time kalau kami minta wawancara, boleh ya bang Yongla Patria.

YPM    : Ok, boleh saja....No Problem ... tks juga.